Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian
antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu
tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban pekerja dan perusahan. Jika anda diterima kerja di suatu
perusahaan, anda pasti akan diberikan surat perjanjian kerja/ kontrak
kerja. Sebelum Anda menanda-tangani
kontrak, baca dan pelajari kontrak kerja Anda terlebih dahulu. Dalam kontrak
kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban bagi
pekerja dan pemberi kerja/pengusaha yang sesuai dengan Undang- undang
ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, selain itu kita juga dapat
mengetahui status kerja, apakah kita berstatus karyawan tetap atau karyawan
kontrak.
Apa yang dimaksud dengan Kontrak
Kerja?
Kontrak
Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Bagaimana
membuat kontrak kerja yang memenuhi syarat? Ada saja yang ada di dalamnya?
Menurut
pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang
kurangnya harus memuat:
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda
tangan para pihak dalam
perjanjian kerja.
Apa
syarat kontrak kerja dianggap sah?
Pada
dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka
wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :
Supaya
terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu
pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.
Pasal
52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa :
Perjanjian
kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang
diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
Apa
saja jenis kontrak kerja menurut bentuknya?
a) Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis
Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak
tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan
pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut.
Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai
kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata
tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara
tertulis sehingga merugikan pekerja.
b) Berbentuk Tulisan
Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk
tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan
hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan
pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak
dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh.
Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat
dan menyimpan Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU 13/2003).
Berdasarkan penjelasan mengenai kontrak kerja diatas menurut
saya banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan kontrak kerja sesuai dengan
pasal-pasal yang telah ditentukan, dalam pasal 54 UU No.13/2003 banyak
perusahaan-perusahaan yang memuat Nama, alamat perusahaan, jenis usah, jenis
kelamin, umur, alamat pekerja/buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat
pekerjaan dan yang lainnya. Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan
bahwa kontrak kerja dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak
yaitu dari perusahaan itu sendiri dan calon karyawan yang ingin bekerja di
dalam perusahaan, apabila keduanya telah sepakat maka perjanjian kontrak dibuat
dengan tertulis. Contohnya saya sebagai mahasiswa yang ingin melakukan kerja
praktek di suatu perusahaan bonafit harus melalui beberapa perjanjian-perjanjian
kontrak, ada beberapa peraturan yang harus dijalankan, dan sanggup untuk
menjalankanya maka setelah itu tanda tangan kesepakatan kontrak. Di Indonesia
undang undang seperti ini juga telah dilakukan dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia
sudah berjalan sesuai undang-undang ketenagakerjaan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling
ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia.
Penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya disebut
dengan PHK. Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan
Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK sering kali menimbulkan
keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak? Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi
kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Bagaimana aturan Pemutusan Hubungan Kerja
menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan?
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan
kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena
pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai
tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :
Ø Pekerja meninggal dunia
Ø Jangka waktu kontak kerja telah
berakhir
Ø Adanya putusan pengadilan atau
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
Ø adanya keadaan atau kejadian
tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Jadi,
pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan,
wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Perusahaan
dilarang melakukan PHK dengan alasan :
Ø Pekerja berhalangan masuk kerja
karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan
secara terus-menerus
Ø Pekerja berhalangan menjalankan
pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ø Pekerja menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya
Ø Pekerja menikah
Ø Pekerja perempuan hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya
Ø Pekerja mempunyai pertalian darah
dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan,
kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama
Ø Pekerja mendirikan, menjadi anggota
dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja
di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan, atau
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama
Ø Pekerja yang mengadukan perusahaan
kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana
kejahatan
Ø Karena perbedaan paham, agama,
aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau
status perkawinan
Pekerja
dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena
hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Berdasarkan pasal 61 Undang – Undang No. 13
tahun 2003 yang menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja, saya rasa
perusahaan di Indonesia sudah menerapkannya sesuai dengan undang-undang
ketenagakerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar